Search This Blog

Total Pageviews

Advertisement

Labels

Blog Archive

Walk for Life and Yoga Program by NCD Governor

Post below by Lady Carol Kidu on PNG TTG forum 7 tonight, 17/06/2020 regards 

I would like to clarify that the original Walk for Life was initiated by the Sir Buri Kidu Heart Institute and was the main fundraising and awareness activity for many years. I have never understood how it became a product of the yoga consultant. Perhaps it should be known that the founders of the Walk for Life concept were Prof Sir Isi Kevau, Sir John Dawanicura, Lady Stella Chan, Justice Maurice Sheehan and his wife Jan, Dr Richard Pickworth and Sandra Pickworth, myself plus many other volunteers. None of us were paid to organise this annual event that helped establish the SBKHeart Institute. 

I do not know how the highly paid yoga consultant appropriated the name and the concept. But I take this opportunity to clarify that the Walk For Life was NOT started by the yoga lady and she and the Governor should have at least had the creativity to invent a different name.
Sincerely Carol Kidu.

We did it for a greater good and did not register it as a trade name but the SBKHI Walk For Life was an annual event for many years from the late 1990s and the corporate sector sponsored teams of walkers to raise funds for SBKHI.

Thanks for the opportunity to clarify somwthing that has annoyed me for a long time!!!! Such an event does NOT and should NOT need public funds .

Lady Carol Kidu

Do not change your nature simply because someone harms you

A man saw a snake being burned to death and decided to take it out of the fire. When he did, the snake bit him causing excruciating pain. The man dropped the snake, and the reptile fell right back into the fire.

So, the man looked around and found a metal pole and used it to take the snake out of the fire, saving its life.

Someone who was watching approached the man and said: “That snake bit you. Why are you still trying to save it?”
The man replied: “The nature of the snake is to bite, but that's not going to change my nature, which is to help.”

Do not change your nature simply because someone harms you. Do not lose your good heart, but learn to take precautions

*shared

HARDCORE CRIMINAL CAUGHT AFTER SHOOTING AND CAR JACKING AT ERIMA

Saturday 25th September 2021:

A notorious criminal linked to a shooting and car jacking incident was arrested by police at Erima settlement yesterday afternoon.

Tony Dama Marshall a hardened criminal wanted for a series of crimes was caught in a massive police man hunt after a man was shot and his car stolen by criminals at Erima yesterday. 

The victim who sustaind a bullet wound to his head was rushed to the hospital as Police swung into action by combing through Erima settlement.

NCD Metropolitan Superintendent Gideon Ikumu said the crime incident was broadcasted on the police radio network and the stolen car was spotted by Fox 204 at Erima.

Mr Ikumu said the suspects jumped out of the moving vehicle and fled into the settlement.

Police reinforcements immediately joined the search and Marshall was eventually found, arrested and taken into custody.

Police investigations are continuing.

Fred Christian Mambrasar Meninggal Akibat Makanan yang Diberi Racun oleh Kopassus

  • Apa yang terjadi pada tanggal 23 February 2021?


Hari itu, hari Selasa, tanggal 23 February 2021. Comrade Fred Mambrasar meninggal tanggal 2 February 2021 di Rumah Sakit Umum Port Moresby.  Satu jam setelah Comradre FCM meninggal, ada tiga text yang disebarkan oleh seseorang yang tidak dikenal tapi dari bahasa dan nomor phone (799.....) yang digunakan untuk menyebarkan berita tentang kematian Comrade FCM dapat dipastikan bahwa "orang yang tak dikenal" itu adalah seorang Papua yang mempunyai hubungan bawah tanah dengan pihak musuh bangsa Papua, khususnya dengan seseorang dan mungkin dengan para pejabat Indonesia di kantor KBRI Waigani, Port Moresby.

Ada dua hal yang merupakan indikator untuk menunjukkan pribadi atau identitas dari pada "orang yang tak dikenal" ini, yaitu dari "bahasanya dan nomor telephone" yang digunakan.

Ini menunjukkan bahwa "orang yang tak dikenal" ini digunakan oleh pihak musuh untuk memonitor keberadaan kesehatan Comrade FCM sejak kesehatannya mulai terganggu pada bulan January 2020.

Sejak itu, Comrade FCM beberapa kali mengunjungi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tetapi tidak tertolong hingga akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika ia opname di Rumah Sakit Umum Port Moresby pada tanggal 2 February 2021.

  • Apa pesan2 yang terekam melalui nomor phone : 799..... Yang disebarkan oleh orang tak dikenal ini?

Ada tiga (3) pesan yang masuk ke hand phone seorang adik (anggota Sonek-1984):

1. Ia memberitahukan bahwa FCM telah meninggal dunia. Dalam pesannya ini, Ia juga  menyatakan bahwa kematian FCM adalah sebuah conspirasi pembunuhan yang dilakukan oleh orang dekat dari.......... (yang dimaksud adalah seorang pejabat tinggi di Port Moresby yang sangat vocal tentang perjuangan Papua Merdeka).

2. Ia memberikan pernyataan juga bahwa satu hari sebelum FCM meninggal, ia diberi makanan yang sudah diracuni oleh Kopassus. Makanan itu diberikan kepada FCM oleh............ (yg dimaksud adalah orang terdekat dari Pejabat tinggi yang sangat vocal tentang perjuangan Papua Merdeka).

3. Ia menyatakan bahwa si pejabat tinggi itu memperoleh supply dana segar dari Badan Intelijen Indonesia (BIN) untuk membunuh FCM. Oleh sebab itu masyarakat Papua Barat yang sedang berduka tidak pernah akan melihat muka dari pejabat tinggi itu dan orang terdekatnya di Rumah Duka (Haus Krai) karena perbuatan mereka. 

Dalam pesannya ini, penyebar informasi2 di atas yang dilaksanakan melalui Digicel Phone: 799..... juga menyatakan bahwa ia memperoleh informasi2 ini dari Atase Militer Indonesia (?) dan ia meminta agar kasus kematian FCM diselidiki.

Pertanyaan:

1. Apa tugas, kedudukan dan posisi dari si-pemberi/penyebar informasi tentang kematian FCM ini dan hubungannya dengan Atase Militer Indonesia di KBRI Waigani? Apakah dia adalah seorang pegawai KBRI di Waigani ataukah seorang "Mata2/Spy" yang dirakit oleh Atase Militer Indonesia untuk memonitor kegiatan2 politik Papua Merdeka di PNG dan Pacific? 

2. Kalau makanan yang dimakan oleh FCM diberi racun oleh Kopassus sebagai satu upaya untuk menghilangkan nyawanya karena ia dianggap oleh NKRI sebagai musuh/penghianat dan demi kepentingan negara, mengapa Atase Militer Indonesia harus memberitahukan hal ini kepada penyebar informasi tentang kematian FCM?

Memang benar bahwa pada pagi tanggal 31 January 2021,  FCM menelepon saya minta untuk dijemput dan mengantarnya ke Port Moresby General Hospital untuk opname satu malam sesuai dengan jadwal dokter untuk memberikan infus darah. Saya jemput FCM dan anak putri sulungnya Terrian dan melepadkan keduanya di Rumah Sakit. Sekitar pukul 8 malam, FCM telepon saya dan minta kalau bisa antar makan karna dia merasa sangat lapar. Saya menjawab: "baik, ipar. Kasih waktu datu jam saya masak nasi dan tumis ayam". Selang beberapa menit, FCM menelepon saya dan bilang: "ipar, jang pusing. Adik SM nanti antar makanan. Note: SM adalah anak Papua yang pernah hidup beberapa tahun dengan FCM dan dia dan FCM punya hubungan adik-kakak yang sangat erat dan bernilai.

Makanan yang diantar oleh SM sama2 dicicipi oleh Terrian, anak putrinya yang tua.

Mengapa FCM saja yang mati karena makanan itu dan Terrian, anak putrinya tidak? Padahal mereka dua sama2 makan makanan yang diantar oleh SM. Dengan keterangan dan fakta ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Si penyebar informasi ttg kematian FCM hanya menyebarkan iformasi dengan menuduh sipejabat tinggi dan orang terdekatnya "untuk mengalihkan perhatian" pihak keluarga dan teman2 seperjuangan FCM dari perbuatan jahat mereka yg sebenarnya, yaitu bahwa mereka2 lah yang digunakan untuk membinasakan FCM yang diduga diberi racun jauh sebelumnya yaitu kemungkinan di awal tahun 2020 atau di pertengahan tahun 2019. 

Siapa yang memberi racun itu untuk membunuh FCM? 

Kasus ini sedang diselidiki melalui beberapa informasi yang diperoleh dan sedang dihubungkan dengan beberapa hal seperti siapa2 orang Papua yang berkunjung kepadanya antara tahun 2018 hingga 2020 dan awal 2021.

2. Sangat mengherankan, karena belum ada keputusan Panitia untuk dimana FCM akan dimakamkan,  orang2 terdekat dengan si penyebar informasi telah menyampaikan kepada sahabat2 FCM di Camp Rainbow dan di sekitar Port Moresby bahwa jenazah FCM tidak dapat diizinkan oleh KBRI dan Pemerintah Indonesia untuk dibawa pulang ke Werur, Sorong, Papua Barat.

Atas dasar informasi yang berkembang sekitar tempat pemakaman FCM, saya atas nama Panitia dan Keluarga FCM membuat sebuah surat kepada Duta Besar RI untuk PNG dan Solomon Islands untuk bertemu dan mendengar secara langsung dari pemerintah Indonesia.

Committee FCM yang mengunjungi KBRI pada Hari Selasa, tanggal 23 February 2021 terdiri dari:

1. Constantinopel Ruhukail (Coordinator)

2. Dolf Marjen, Chairman FCM Committee

3. Sonny Karubaba, Secretary

4. Terrian Mambrasar,  Family Reps.

5. Esterlyn Mambrasar, Family Reps.

6. Petrus Ayamiseba,  Committee Member

7. Isaach Apaseray, Community Reps.


Hasil Pertemuan dengan Dubes:

- Dubes RI belum memberikan suatu keputusan, suasana rapat jadi hangat karena pembicaraan dari Atase Militer, Colonel Tampubolong yang sama sekali out of context dari pertemuan karena ia berbicara tentang upaya2 pemerintah dan KBRI untuk memulangkan orang Papua. Nada suaranya yang tinggi membuat saya naik darah dan langsung menegur Atase Militer untuk tutup mulut dan tidak lagi bicara tentang repatriasi orang hidup karena kedatangan kami ke KBRI untuk bertemu dengan Dubes, meminta pendapatnya apakah kami bisa memulangkan jenazah FCM ke Papua atau tidak. Kami kesini tidak untuk bicara soal pemulangan orang2 Papua yang hidup. Kami datang untuk bicarakan pemulangan satu orang yang sudah tidak bernyawa yang perlu dikembalikan untuk dimakamkan di tanah adatnya. 

Karena terlalu marah dengan Atase Militer, dengan cara yang tidak sopan saya berdiri dan minta kepada anggota komite untuk tinggalkan rapat dan keluar dari gedung kolonial yang rasist dan tidak pernah mau mendengar orang Papua. Kami berdiri dan keluar setelah Sekretaris Komite Sonny Karubaba dan Chairman FCM Committee mendapat waktu untuk berbicara.

  • Apa yang terjadi di luar ruang pertemuan yaitu di halaman KBRI? 

Seorang pejabat KBRI mencoba untuk menyogok kami dengan sejumlah uang. Saya sendiri sebagai Kordinator, tidak mengetahui hal itu. Tetapi kemudian baru Sekretaris Komite menelepon saya dan memberitahukan bahwa ada uang yang dimasukkan kedalam sakunya yang sama sekali tidak disadarinya. Ketika di rumah baru ia sadar bahwa ia diberi uang. Saya sarankan kepadanya agar uang itu dikembalikan karena mereka menggunakan hal itu untuk menghancurkan nama baik kita di tengah2 masyarakat kita. Uangnya dikembalikan. Hal yang sama terjadi pada saya tetapi uang itu tidak saya terima melainkan diterima oleh adik Ayamiseba. Saya diberitahu ttg uang itu lalu saya kumpulkan uang itu dan segera membuat satu surat pengantar yang menyatakan kepada pejabat KBRI itu bahwa kami tidak butuh uang sekalipun kami miskin seperti kata Atase Militer dalam pembicaraannya di ruang rapat.

"Kami tahu bahwa anda hanya mau menggunakan uang ini untuk mempetkuat pandangan anda dan pemerintah anda bahwa uang mempunyai kekuatan untuk membeli orang Papua", inilah satu dari beberapa kalimat yang saya tulis mengiringi uang yang dikembalikan ke KBRI.

Pengembalian uang itu dilakukan oleh adik Ayamiseba.

Beberapa hal penting yang saya petik dari pembicaraan Atase Militer Indonesia di KBRI Waigani, Col. Tampubolong:

1. Ia mengatakan bahwa ia tahu banyak tentang orang Papua di PNG. Di Port Moresby ia punya teman2 akrab di Camp Hohola, Camp Rainbow dan Camp Tete.

2. Melalui teman2 karibnya ini, ia tahu tentang keadaan sosial, ekonomi dan pendidikan orang Papua.

3. Kebanyakan orang Papua di PNG tidak punya kerja dan sangat miskin.

Oleh sebab itu pihak KBRI sedang bekerja dengan orang2 Papua ini untuk memulangkan/repatriasi orang2 Papua ke Papua dan Papua Barat agar jangan hidup miskin dan tidak punya kerja di Papua New Guinea. 


Pertanyaannya sekarang:

Siapakah teman2/ Sahabat dari Atase Militer Indonesia di KBRI Col. Tampubolong yang ada di Tete Settlement/Camp Tete, Rainbow Camp dan Hohola Camp?

Mereka ini pasti rekrutan/rakitan Col. Tampubolong untuk menjadi informan, mata2 atau inteligen yang perlu DIBASMI oleh TPN/OPM seperti apa yang sedang dilakukan oleh General Goliat Tabuni dan anak2 buahnya di Papua.

Apakah mata2 Indonesia yang sedang hidup dan menggunakan perjuangan Papua Merdeka bagi kepentingan saku dan perut mereka harus dibiarkan hidup senang berselimut OPM?

Ayo, bangkit dari tidurmu hai Anggota TPN/OPM di PNG, dimanakah Sumpah Setia Prajurit anda untuk mengawal Perjuangan Papua Merdeka dan MEMBUNUH PARA PENGHIANAT PERJUANGAN YANG SEDANG HIDUP BERSAMA-SAMA DENGAN ANDA dan memberikan informasi kepada Atase Militer Indonesia. Col. Tampubolong?

The time will tell the truth.

The Digicel phone #: 799..... was registered either in Port Moresby, East/West Sepik or New Guinea Islands, defenitely will show who is the owner of the number. 

Dan jangan lupa, hai Mata2 Indonesia, Digicel akan memberitahukan jam, tanggal dan lokasi dimana berita atau informasi2 dikeluarkan apakah melalui Digicel Tower di Port Moresby, East/ West Sepik atau New Guinea Islands.


JANGAN KIRA KO AKAN LUPUT DARI RENCANA PEMBUNUHAN COMRADE FCM.

Good luck. 

Oleh: Constantinopel Ruhukail

REST IN PEACE COMRADE and  HELP REVEAL YOUR DEATH MISTERY.

GOVERNOR PARKOP PAYS TRIBUTE TO GRAND CHIEF SIR MICHAEL SOMARE ON INDEPENDENCE DAY

PORT MORESBY: NCD Governor Hon. Powes Parkop paid tribute to late Grand Chief Sir Michael Somare for having delivered Independence to PNG even though no one believed at that time that we Papua New Guineans, as a people, can live in unity despite our diversity.

In paying tribute to Grand Chief Somare Governor Parkop reminded everyone in the country to embrace and be guided by positive values and principles in their personal and public life to enable personal and collective success. 

Late Grand Chief Sir Michael Thomas Somare succeeded in moulding our leaders, people and country together because he was guided by strong conviction. faith in our people and he had vision, character and values that defined him; which he called upon to define our destiny. Most of all he believed in the virtues of Unity and Peace.

Speaking today during his Independence address before the Rememberance Walk in honour of late Grand Chief Sir Michael Thomas Somare, Governor Parkop reminded everyone that it is these values, virtues, character and vision are the most important legacy that we should take and remember and honour Grand Chief Somare our founding father. 

“They are the most important lesson of the Somare legacy we need to hold to and use to guide us into nation building and development of our future. These are the building blocks for a successful fulfilling life”.

Governor Parkop added that modern infrastructures and economic wealth on their own will not define success of our nation without having the values and virtues he propounded. 

Governor Parkop, City Manager Bernard Kipit and his deputy Ravu Frank led the remembrance walk to end at Ela Beach where the five-day Independence Festival is taking place in city.

"Let us celebrate in peace and unity, Port Moresby! Let us love and respect each other. Let us be grateful for our journey. Our ancestors left our country and passed the baton to us. Let us live for our children. Some successes come first whilst others will come later. Let us continue together to do more and achieve greater successes for our city and the entire country. 

"As we celebrate our independence, I also want to say Thank You. Thank you for all that we have done and achieved together for our City and our country. We have achieved a lot together but we still have a long way to go. After all these celebrations, tomorrow let’s make a resolve to lift ourselves and multiply our efforts. We must never be complacent and be content. As humans, we will alway ask and demand for more. The more we deliver, the more the demands so we have to keep our heads high and keep on delivering. It’s a universal trait of humanity to always want more and expect us as leaders to do more.”

"Thank you all once again. Happy Anniversary to our Amazing City of a thousand Tribes, cultures and traditions and 860 languages. Let’s celebrate in oneness - one city, one country, one future!" said Governor Parkop.

END/-

Julia Jouwe sees it as a mission to tell the Papua story of her grandfather Nicolaas Jouwe

A forgotten country, a forgotten people. In the spirit of Papua leader Nicolaas Jouwe, his son Nico (60) and granddaughter Julia (23) fight for 'the just cause': self-government for Papua.

Julia, who completed her degree in biomedical sciences, is actively concerned with the consequences 76 years after WWII. Although it took a while before she could tell self-consciously about her roots and motivations. “I was raised in a very Dutch way and grew up in a white neighborhood, where I wanted to be just like friends.

That proud attitude would certainly get the approval of grandfather Nicolaas, who died in Indonesia in 2017. During the funeral, Julia was in the country where her grandfather and father were born, for the second time. It marked a turning point. Julia: ,,My aunt Nancy once said it beautifully: the moment I landed in Papua, it felt like I was rooting, or I belonged there.''

Promising 

Grandpa Nicolaas felt the difference between home (in Delft) and home (in Papua) the most. The son of a chieftain in Kayu Pulau, he was destined to play a leading role in the approaching independence. This also looked promising in 1961, when a parliament was established. Indonesia had been independent since 1949, and on August 15, 1962, Dutch New Guinea - until then under Dutch rule - would acquire the right of self-determination. Nico Jouwe: "The Dutch government had promised that."

In the preceding months, Indonesia increased the pressure: President Sukarno wanted to annex Papua - rich in copper and gold, among other things - to Indonesia. After months of tinkering at the highest level, and because the US no longer wanted any noise in the region, the UN decided in 1962 that Papua would - for the time being - become part of Indonesia. It was determined that the Papuans could still choose independence or not via a binding referendum in 1969." right box. One hundred percent of those entitled to vote opted to join Indonesia.

Nicolaas Jouwe, had to flee tot he Netherlands in 1962, where he lived in exile. I loved his stories. He proudly told about the paradise where he had grown up: myths in which nature played an important role. He also told how as a child played on the beach and was suddenly 'picked naked from the beach' by a white Dutch man and put at school. He had a good laugh about that. Avo passed away in 2017 and was buried in the place where he was born, the Jouwe Island (Pulau Kosong). I was there; it was my second trip. Every day we mourned with our large family. 

Several tribes came to pay him their last respects and performed traditional dances. It was as if my grandfather himself was a mythical figure from one of his own hero stories.”

Indonesian invitation

In 2009 President Susilo Bambang Yudhoyono had invited Jouwe himself. To come and have a look again and to talk to the president about the reconstruction of Papua – within the republic of Indonesia.
After more than forty years, Papua foreman Jouwe saw his homeland again. But he was not committed to Jakarta's propaganda.

Jouwe decided to go to Jakarta. Not to give up his pursuit of self-determination, but to open dialogue with the Yudhoyono government. The documentary 'Land without a King', made by Babette Niemel, shows how that return went after 47 years: chaotic, with a lot of scheming and political games.

On the island of Kayu Pulau in Jayapura Bay, the capital of the Indonesian province of Papua, musicians donned colored feathers, reed skirts and painted faces. They welcomed their old clan chief to his native island. The clan chief Nicolaas Jouwe (85) and he barely makes any headway after arriving on the island. Every few meters he is attacked by older women , who fall into his arms crying. And together they sing the national anthem 'Hai Tanakhu Papua', Oh my country Papua.

If it weren't for so many Indonesian intelligence officers, it would have been just an emotional reunion of an old man with his homeland, which he hasn't seen for 47 years. But the Indonesian government wanted to keep everything under control, because Nicolaas Jouwe was no ordinary old man. In 1961, when Jayapura was still called Hollandia and Papua was still Dutch New Guinea, he was elected as the highest-ranking representative in the New Guinea Council, the new parliament of the Dutch colony. There he was the first to shape the struggle for independence. He designed the national flag, the Morning Star, the symbol of a free Papua. And he was the intended first prime minister of the independent state of West Papua.

When Nicolaas Jouwe arrived in Jakarta he had his Morning Star pin on his jacket. When he landed in Jayapura, he kneeled to kiss the ground surrounded by journalists. For him it was a golden opportunity to pick up his fight for a better life for the Papuans and to see his homeland again. Since the Netherlands had 'given away' Papua in 1962, Jouwe had lived in Delft, with redundancy pay from the Dutch government.

"Papua needs a country of its own, for its own people," he said after arriving in Jakarta. Switching between Dutch, Indonesian and English, he spoke about Indonesia's 'banditry'. From the fall of the Soviet Union to the fall of the British pound to the Old Testament, everything points to the fact that Indonesia cannot continue its practices in Papua forever. Nicolaas Jouwe assumed that the president had invited him because Indonesia was beginning to repent. "Even if we talk a thousand times, it's better than violence."

But back in Jakarta it quickly became clear what the government's agenda was. A day after his arrival, the Ministry of Welfare, without the knowledge of Jouwe, spread the news that "the founder of the separatist movement OPM" gave up his fight for independence. He would call on the OPM fighters, who had shot a soldier a few days earlier, to surrender. And during a special ceremony, he would take off his "pin," his Morning Star pin.

The election stunt did not turn out the way the government had hoped. "Your pin, where is your pin?" Junus Habibie, the Indonesian ambassador to the Netherlands, shouted to Jouwe during the press conference where the 'pin moment' should have happened. But all Indonesian journalists saw how Jouwe refused. “No, not yet,” he said in Dutch. "Not today." Earlier, Jouwe had shocked his audience by talking about "two peoples", "two countries", and "our great neighbor Indonesia".

Hence, the Indonesian government kept this unguided missile close at hand for the rest of his journey. He was joined by four Papuans - part family - who had previously decided to cooperate with the Indonesian government and were therefore controversial within the Papuan community. He almost exclusively met government officials, such as the governor of Papua and the mayor of Jayapura. Interviews with the Indonesian press were out of the question: two journalists who managed to approach Jouwe in Jakarta were yelled at by his chaperons – “Bloody idiot!” – and sent away. Even when he visited his native island yesterday, he did not get to talk to 'ordinary people' and he was banned from the island before he could visit his birthplace.

Hence, his return was not welcomed by all Papuan leaders. "I think it would have been better if Mr. Jouwe had met the people, and not just the government," said Secretary-General Leo Imbiri of the Indigenous Papua Council (DAP). In his office hangs an old newspaper report about the flag and national anthem of Papua, with a photo of Jouwe. Imbiri believes that the special autonomy that Papua was granted in 2001 is not working. According to him, the legalization of the Morning Star flag is being thwarted by Jakarta.

Fighting spirit

Nico Jouwe only discovered the fighting spirit that characterized his father at a later age. ,,I'm also more introverted than him. As a teenager and in my twenties I was mainly busy building a life and family here.” The search for his identity was revived when grandfather Nicholas announced that he wanted to return to Papua, and also wanted to die there. Nico: ,,It was too dangerous for him for a long time; Indonesia still saw my father as a troublemaker.” Nevertheless, the inner urge won: after the publication of the documentary King without a country, Nicolaas traveled with son Nico and daughter Nancy, and surrounded by security measures, return to his beloved Papua.

On the one hand, that felt like a warm bath, says Nico. The Papuans welcomed the great leader of the past with open arms, but it also opened Nico's eyes: the Papuan population is systematically discriminated against in their own country. “The Indonesians, especially the Javanese, have the higher management positions and the best jobs. An example: just like in the rest of Indonesia, there are modern shopping centers in Jayapura (the capital, the former Hollandia, ed.). In the shops are the Javanese and Sumatran people. Outside the Papuans are sweeping the streets.”

hypocritical

On her first visit in 2017, Julia also experienced how the Papuans are oppressed and the land is being plundered. And where Grandpa Nicholas sometimes jokingly shouted, referring to Julia's medical training, that she should found a hospital in Papua, she now has a higher goal. She is co-founder of the youth movement Young Papua Collective, and fights in a contemporary way for a free Papua and a fair referendum. Julia, averse to the internal division among the Papuans that stems from the past, sees herself as a connector. One that loudly and clearly denounces discrimination and economic exploitation, also citing the Black Lives Matter movement. Julia: ,,I want to emphasize what unites us. That we listen to each other. You recently saw that the hashtag #papualivesmatter went viral: not only the Papuans, but also more and more Indonesians support our cause. And I want to play a part in that.”

Then something has to change in the Netherlands, she thinks. An example: when the Netherlands apologizes for the violence during the police actions, the Indonesian rulers 'forget' that they themselves use violence today to keep the Papuan population small. Julia, looking at her grandfather's flag: ,,Quite hypocritical, isn't it? That is also why I see it as an assignment to continue to tell the story of my grandfather and the Papuans.”

Granddaughter Julia Jouwe (23) sees it as a mission to tell the Papua story

Julia Jouwe made a trip to the country that would radically change her life. She became acquainted with relatives and saw the abuses to which the Papuans are exposed on a daily basis. Returning to the Netherlands, she and Samuel van Voorn founded Young Papua Collective, an organization to unite young Papuans in the Netherlands.

storyteller

Julia has now been to Papua three times. She tells enthusiastically about her first trip: “That was super important. Until then, I had hardly thought about my origins. But the introduction to family I had never seen before and who welcomed me more than hospitably, made a lot of sense. I now study journalism and feel like a storyteller. I see it as a mission to tell the story of my grandfather and the Papuans.”

freedom struggle

In 2019 Julia made a third trip to Papua. This time with her parents and brother. Once again she thoroughly enjoyed the overwhelming nature, but also experienced how the Papuans are treated as second-class citizens: “The Javanese have the best jobs; Papuans are sweeping the streets. The Indonesian authorities commit many human rights violations against Papuans. In protests on September 23, 2019, soldiers intervened and dozens were injured and killed. Amnesty International is paying attention to it, supporting peaceful activists and protests in Papua.” In the Netherlands, Julia tries to unite the Papuan youth: “People of the second generation all know each other. With us – the third and fourth generations – it is different. Hence the initiative to reach the community of 3,000 Papuas through Young Papua Collective and to exchange stories with each other. Connecting is important to me, and I like to write about my own quest. Like in the blog I wrote for Tracing your roots, in which young people aged 15-35, who have roots in the Indies/Indonesia, look for their family history.”

Talking to Jakarta, better than struggle

Where others took up arms to reinforce their ideals, Jouwe continued to preach the non-violent struggle. He truly believed that diplomacy would lead to self-determination for his people. In the end, Jouwe envisioned a merger of West Papua with its eastern neighbor Papua New Guinea, which did gain independence from Australia in 1975. It could work for a viable nation. What didn't work in their favor was that the Papuans were divided among themselves. For example, Jouwe himself soon came into conflict with his old companion Marcus Kaisiëpo, who had also emigrated to the Netherlands. Their strong egos got in the way of fruitful cooperation. Neither of them managed to create a strong organization that could achieve success on the international stage.

Two visits and a year later, Jouwe decides to return permanently and stop his struggle. Many Papuans, also here in the Netherlands, do not thank him for that. They see it as betrayal. But Jouwe was tired of the fight after nearly fifty years. He was convinced that by working with the Indonesian government he could achieve more for his people, who needed better care, education, infrastructure and prosperity. What also played a role in his considerations was that Jouwe, wanted to be able to lay his head to rest one day in his native village of Kayu Pulau.

Last resting place

On his return, in 2010, Jouwe was appointed symbolic as special adviser to the minister who had Papua in his portfolio. The Indonesian government promised him a brand new house in Jayapura, which was almost finished. But he stranded, in a neighborhood of Jakarta. The Indonesian authorities found it too risky to return the striking Papua to New Guinea. When he breaks his hip due to a fall, he ends up in a wheelchair. In Jakarta he does receive regular visits from relatives from Papua, but he himself only travels once to Jayapura.

After his death, the authorities wanted Jouwe to be buried at Pahlawan, a plot for national heroes. His family, however, insisted that Nicolaas has his final resting place on 'Jouwe Island', near his native village. And so it happened.

The Morning Star flag should have been on his coffin, but Indonesia would have taken that as a provocation. Still, Jouwe's struggle has been valiant, noble and tenacious, but has yielded little tangible. "Except", says son Nico, "that my father's struggle has been an incentive for new generations to continue to work for the fate of the Papuans."

Nicolaas Jouwe went back with the conviction for self-determination, according to his daughter Nancy Jouwe in a radio interview a year after his death. He believed he could talk to the Indonesians when he returned.He had not renounced his faith for independence for Papua.
In his experience, he thought he had found an opening by having a direct line to the president of Indonesia. 

And so Indonesia remained in control of this western part of New Guinea. This new colonizer even proved himself a cruel oppressor, who brutally crushed peaceful protests. Human rights organizations reported genocide practices. It is still illegal to hoist the Morning Star, the Papua flag that Jouwe designed in 1961. Anyone who ignores the ban is immediately arrested as a provocateur. 

The original population has never felt Indonesian and knows that they are inferior to the many 'compatriots', especially Javanese, who have ended up in their province as a result of the transmigration policy.

Translation of newspaper article in Trouw

Freedom Is Not Free

One cannot talk about Papua New Guinea’s nationhood or independence without mentioning the great Sir Michael Thomas Somare. 
The tenacity and courage it took for a simple teacher turned journalist to take up this fight to steer a conglomerate of very diverse tribes, hamlets and islands towards nationhood without bloodshed will remain his greatest legacy.
Somare was the First Papua New Guinean. He was a colossus, both in PNG and the Pacific. He will forever be to us what Mandela is to South Africa and Gandhi is to India.

There may be many “what-if” discussions, but at the end of the day, I will remain forever grateful that Papua New Guinea is an independent and a free nation because of Somare and his cohort.

We must not disrespect his legacy, with short-term thinking and short-term friends. The freedom we have because of their sacrifices, was not free of charge. If we don not remember this we may lose it.

We need to protect the sacrifice that was made by many, for a free nation. 

Tenk yu tru Papa.

Special autonomy for Papua: The trickery of Jakarta's policy

For the last 20 years the 2001 Papua Special Autonomy Law has provided a cover for the expansion of a form of "guided democracy''. With the House of Representatives' unanimous decision to pass the revision of the law on July 15, the last vestige of “local autonomy” has now been removed. President Joko "Jokowi'' Widodo’s government reportedly made a swift decision, accepting the recommendations of the Home Ministry and a special state-sanctioned committee's amendment to the law, causing outrage among indigenous Papuans. This is part of a revisionist history that overlooks the structural violence, systemic racism and unjust laws that abhorrently distort any notion of democracy in Papua. These changes were instituted without consent of the Papuans. Article 77 of the 2001 Papua Special Autonomy Law stipulate…

This article was published in thejakartapost.com with the title "Special autonomy for Papua: The trickery of Jakarta's policy". Click to read: https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/10/special-autonomy-for-papua-the-trickery-of-jakartas-policy.html.


Download The Jakarta Post app for easier and faster news access:
Android: http://bit.ly/tjp-android
iOS: http://bit.ly/tjp-ios