Kepada Yang Terhormat KPK RI: Perihal Pembunuhan Lukas Enembe

SURAT TERBUKA

_________________

Kepada

Yth. Ketua KPK - RI

         Di - Jakarta 

_________________________

Beberapa hal berikut ini agar menjadi perhatian khusus Ketua KPK - RI dan jajarannya ; 

1. Berita Kematian almarhum Bapak Lukas Enembe mantan Gubernur Papua 2 (dua) Periode ( 2013 - 2023 ) Pada hari ini Selasa 26 Desember 2023 di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta telah menjadi sorotan utama rakyat Papua dan seluruh Rakyat Papua sedang Berduka. 

2. Dimata kami Rakyat Papua, sosok Lukas Enembe adalah Pemimpin Pembaharu Peradaban Orang Papua. Bukan seorang Kriminal seharusnya Pemerintah dan Negara Republik Indonesia memberikan Penghargaan yang setinggi - tingginya kepada L.E.

3. L.E adalah Pemimpin Rakyat Papua yang Fenomenal, Sebagai Pemimpin Besar Rakyat Papua, L.E Tegas, Lugas dan Konsisten dalam mewujudkan Visi dan Misinya sebagai Gubernur Papua. Selama masa kepemimpin L.E telah banyak menorehkan prestasi dan karya monumental yang akhirnya akan menjadi legacy bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

3. Apakah benar L.E melakukan tidak pidana Korupsi atau tidak?

Terlepas dari penilaian negatif terhadap Kepemimpinan L.E. Sejarah mencatat L.E adalah orang Papua Pertama yang menjabat sebagai Gubernur Papua selama 2 ( dua ) Periode.

4. KPK - RI telah memaksakan kehendak menangkap bapak L.E secara membabi buta dalam keadaan Sakit dan memperlakukan L.E secara tidak manusiawi sejak penangkapan sampai dengan penjatuhan Vonis Pindana Penjara maka, seluruh Rakyat Papua sepakat bahwa KPK - RI secara tidak langsung sudah membunuh Pemimpin besar rakyat Papua.

5. Ketua KPK - RI harus tau diri bahwa masih ada ribuan Pejabat korup di negara ini, menangkap L.E belum tentu menghilangkan ribuan Pejabat korup di negara ini.

6. Ketua KPK - RI dan jajarannya harus tau diri bahwa KPK - RI telah membunuh Pemimpin Rakyat Papua secara Sistematis Terstruktur, maka kami Rakyat Papua menuntut KPK- RI harus bertanggung jawab dan mengantar mayat Almahrum L.E sampai ke tanah Papua lalu serahkan kepada keluarga secara bermartabat.

7. Apabila KPK - RI dan jajarannya tidak mengatarkan Mayat Almahrum L.E sampai di Papua maka, Rakyat Papua akan bersatu melumpuhkan segala aktivitas diatas tanah Papua boikot Pemilu serentak 2024 dan tuntut Referendum.

8. Pada Akhirnya Semua Manusia akan mati, kalian KPK - RI juga akan menua dan mati (hukum alam) tidak ada manusia yang akan hidup abadi di dunia ini, kalian akan mempertanggung jawabkan perbuatan kalian di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terkutuklah Mafia Hukum yang suka menggunakan Instrumen Negara untuk kepentingan kelompok dengan mendiskriminasi dan mengkriminalisasi rakyat Papua.

Demikian atas perhatian dan kerja sama_nya kami haturkan Terima kasih 🙏

______________________

Selasa 26 Desember 2023

Tokoh Masyarakat West Papua.

Tuyombak Enumbi

Mohon di teruskan ke KPK - RI 🙏

Vanuatu's Shefa province recognises West Papua government

Vanuatu's Shefa province is recognising Benny Wenda as the interim president of a provisional West Papuan government.

In a country that has historically been the most vocal in support of West Papuan self-determination rights, Shefa province is the first authority in the country to officially recognise an independent West Papua government.

Wenda, a West Papuan pro-independence activist who fled persecution in his homeland under Indonesian control, was granted asylum in the United Kingdom in 2003.

A year ago, as the head of the United Liberation Movement for West Papua, Wenda announced that it was forming a 'Provisional Government' of West Papua, with him as the interim president.

Shefa's recognition of that government was announced by the Secretary General of Shefa provincial government, Morris Kaloran, to mark the 60th aniversary of West Papua's declaration of independence which was soon overshadowed by a controversial US-brokered agreement which paved the way for Indonesia to take control of Papua.

Kaloran said the ULMWP Provincial Government and its Interim President were the legitimate representatives of the people of West Papua and their struggle.

In a symbolic gesture, Shefa province had already adopted the indigenous Melanesian people of West Papua and their struggle for self determination and liberation from Indonesian rule.

"The destiny of our two Melanesian peoples of West Papua and Vanuatu is joined. The West Papuan people remain enslaved and colonised in 21st century, subject to discrimination, assassination and military operations," Kaloran said.

"Their gallant freedom struggle, under the guidance and leadership of the ULMWP Provisional Government, is moving ever closer to victory. Until the people of West Papua are, no one in Melanesia is free.

Indonesia's government opposes the ULMWP's claims to represent West Papuans, saying the people of the Papuan provinces of Indonesia have democratic rights like other people in the republic.

Both Indonesia and the ULMWP have been granted membership in the Melanesian Spearhead Group, whose full members Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia's Kanaks have expressed a wish for Jakarta to engage in dialogue with West Papuans about their grievances.

Marape Government Allocates K440 Million in 2024 to Alleviate Cost of Living Pressures

Marape Government Allocates K440 Million in 2024 to Alleviate Cost of Living Pressures for Papua New Guinea Families

Port Moresby, Papua New Guinea, November 28, 2023 - In a significant move aimed at easing the financial burdens faced by Papua New Guinea families, the Marape Government has earmarked K440 million in the 2024 Budget to address the escalating cost of living challenges.

The Marape Government remains steadfast in its commitment to addressing the economic challenges faced by Papua New Guinea's citizens, striving to create a more sustainable and prosperous future.

Treasurer Hon. Ian Ling-Stuckey unveiled this positive development during the presentation of the 2024 Budget in Parliament today.

This allocation comes as an additional measure to the commendable K1.177 billion already provided by the Marape Government over the past two years through its Housing Assistance Package, assisting families grappling with the strains of the rising cost of living.

The K440 million allocation is strategically directed towards alleviating the financial strain on parents by introducing school project fee subsidies. Under this initiative, parents will no longer bear up to 20 per cent of school project fees for any of their children attending schools.

Furthermore, the Marape Government is set to institutionalise the increment in the tax-free threshold to K20,000, incurring an estimated cost of K280 million. This move is particularly beneficial for workers earning K769 per fortnight or less, providing a fortnightly savings of K63. This additional income can be utilised to ease household expenses, contributing to improved financial stability for affected families.

Para Aktivis Meminta Pemerintah Selandia Baru untuk Berbuat Lebih Banyak untuk Papua Barat

Pada tanggal 2 Desember 2023

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/503741/activists-call-on-nz-govt-to-do-more-for-west-papua

Pemerintah Selandia Baru harus menghadapi Indonesia atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, kata aktivis hak asasi manusia dan aktivis kemerdekaan Papua Barat di Aotearoa.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB melaporkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat memburuk, mengutip laporan penyiksaan dan pengungsian massal.

“Kami tahu kekerasan yang dialami rakyat West Papua semakin memburuk,” kata juru bicara Partai Hijau Golriz Ghahraman pada upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di Auckland pada hari Jumat.

“Sudah jelas bahwa pemerintah Selandia Baru telah memprioritaskan hubungannya dengan negara yang lebih besar, Indonesia, di atas hak dan keselamatan warga West Papua… ini memalukan.

“Saya ingin melihat pemerintah kita mengatakan… akan melakukan divestasi dari pembelian barang dan kayu jika barang tersebut berasal dari Papua Barat, dan menggunakan semua forum internasional, baik di PBB atau dalam pembicaraan perdagangan langsung dengan Indonesia untuk mengangkat isu ini. hak-hak rakyat West Papua dan mendorong dekolonisasi."

Tanggal 1 Desember menandai hari bendera Bintang Kejora – bendera kemerdekaan Papua Barat – pertama kali dikibarkan pada tahun 1961 oleh para pemimpin asli Papua Barat. Upacara pengibaran bendera diadakan oleh aktivis di seluruh dunia untuk menandai acara tersebut.

Wilayah ini merupakan wilayah jajahan Indonesia sebelum jatuh ke tangan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Sejak saat itu, gerakan kemerdekaan mengalami penindasan yang hebat dengan banyaknya laporan mengenai pembunuhan, intimidasi, dan penyiksaan.

“Selandia Baru tidak pernah mengambil sikap tegas terhadap penentuan nasib sendiri rakyat West Papua sejak Indonesia mengambil alih kekuasaan,” kata aktivis pro-kemerdekaan terkemuka Maire Leadbeater pada acara pengibaran bendera.

“Kami tidak akan pernah membiarkan pemerintah kami lupa bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah sehubungan dengan Papua Barat.”

Di Indonesia, pengibaran bendera Bintang Kejora dilarang kecuali jika dikibarkan berdampingan dengan Bendera Indonesia dan pada ketinggian yang lebih rendah. Pada bulan September tahun lalu , tujuh orang ditangkap dan dipenjarakan di Papua Barat karena mengibarkan bendera.

“Rakyat Papua Barat yang mengekspresikan segala bentuk kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri merupakan tindakan kriminal,” kata Ghahraman.

“Acara seperti ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan situasi di Papua Barat… yang kami sampaikan adalah kami melihat Anda dan kami tahu hak-hak Anda dilanggar dengan kekerasan.

“Kami terus berbicara tentang Tiongkok, kami terus berbicara tentang Amerika Serikat dan bagaimana kami dapat mendukung sekutu negara adidaya kami, padahal sebenarnya hal tersebut adalah tentang meningkatkan suara masyarakat Pasifik seperti orang Papua Barat.”

Konflik bersenjata antara separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan militer Indonesia baru-baru ini meningkat setelah penculikan pilot Selandia Baru Phillip Mehrtens pada bulan Februari tahun ini . Laporan dan rekaman pertempuran dirilis oleh kedua belah pihak.

____

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/503741/activists-call-on-nz-govt-to-do-more-for-west-papua

Pacific Conference of Churches Support West Papua 1 December 2023

Romans 8: 16-21

The Spirit himself testifies with our spirit that we are God’s children. Now if we are children, then we are heirs—heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings in order that we may also share in his glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God.

On the first of December 1969, the Morning Star was raised in the land of Tannah Papua. A Year later, the Indonesian Army invaded the land and placed a stranglehold on Papuans and the land. Today, the Pacific Conference of Churches, Fiji Council of Churches, Fiji Council Of Social Services (FCOSS), PIANGO Pacific 2030, Pacific Network on Globalisation, National Youth Council of FIji, Social Empowerment and Education Program- SEEP and other Civil Society representatives raised the morning star flag once again to commemorate the ongoing struggle for self-determination and freedom for our brothers and sisters in Tannah Papua. 

Rev Siera Bird, shares a reflection on the plight of West Papuan women especially, sharing a letter from Rode Wanimbo of the GIDI in West Papua who speaks to the hope that Pacific solidarity for freedom in West Papua is a beacon of hope for those in Tanah Papua. The reading from Romans Chapter 8 speaks to the hope for liberation that we find in Christ. 

As we continue to observe the 16 Days of Activism, we remember the unique violence that women and children face in the ongoing military occupation of Papua. The Pacific must stand up and speak out against the atrocities that are a lived reality for Papuans and reiterate the urgency with which we must work to end Indonesian Occupation of West Papua. 

From all corners of the Pacific, we shout #Merdeka! #MerdekaPapua! #Merdeka! #WestPapua #tannahpapua #FreeWestPapua

1 December 2023 Speech by ULMWP Provisional Government President Hon. Benny Wenda

Below is the speech that ULMWP Interim President Benny Wenda gave at Oxford Town Hall on December 1, 2023.

In the name of Yahweh, in the name of our ancestors, in the name of bones of suffering, and in the name of all generations to come, I would like to first say a minute’s silence for all the West Papuans, past and present, who have been killed in the course of the struggle. We mourn the ten Papuans who were massacred in February by the Indonesian military. We mourn the five teenagers murdered in Yahukimo in September, and the five civilians who were killed only days before that in Fakfak.

We also remember the brave fighters and heroes of the West Papuan struggle that we lost this year. I would like you to join me in a moment of silence for our flag raisers and all other West Papuans who have passed in 2023.

_______________________

December 1st 1961 is West Papua’s Independence Day.

On this day 62 years ago, the New Guinea Council raised the Morning Star across West Papua for the first time. A new nation was being born. If Indonesia had not invaded our land, West Papua would have become the first independent Melanesian state – before Vanuatu, the Solomons, Fiji, or Papua New Guinea.

Our flag raising ceremony in 1961 was recognised by Australia, the UK, France, and the Netherlands, our former coloniser. Oxford is the rightful place to raise this flag, because the UK witnessed our original flag raising

Though our independence was stolen from us by Indonesia and the big powers, we continue to recognise and cherish 1961 as a symbol of our nation. As enshrined in our constitution, the ULMWP has always recognised all previous declarations as vital and historic moments in our struggle. This does not just include 1961, but also the OPM Independence Declaration 1971, the fourteen star declaration of West Melanesia in 1988, the Papuan People’s Congress in 2000, and the Third West Papuan Congress in 2011.

There is now a new addition to this list of milestones: the first ever ULMWP Congress, which was successfully held inside West Papua in November. Over 5000 West Papuans gathered in Jayapura to choose their leaders. Every man and woman who attended the Congress risked their lives and their freedom to defend their constitution and take ownership of their struggle.

I give my congratulations and thanks to the Congress Committee, Papuan People’s Forum, and every West Papuan who organised this historic event, particularly the landowners of the Tabi region who hosted it. The spirit of Theys Eluay, who was from the Tabi region, was present at this Congress. Thank you to our military wings, we will continue to work together to achieve our goal of a peaceful self-determination referendum. As expressed in the Congress Resolutions, we acknowledge and give thanks to the KNPB and the Alliance of Papuan Students as important elements of our fight for self-determination. I acknowledge all our affiliated organisations and all independent self-determination groups, including women’s groups and Indonesian solidarity organisations.

I was greatly honoured to have been chosen as President of the ULMWP at the Congress. Together with Prime Minister Edison Waromi, our cabinet, and seven regional Executives, we will work together according to our constitution to achieve our freedom. Our roadmap is clear and our three agendas have been endorsed by the people: A) full membership of the MSG, 😎 a UN High Commissioner for Human Rights visit to West Papua, and C) a resolution on West Papua at the UN General Assembly.

We have our mandate given through the Congress resolutions – the first popular mandate a ULMWP leader has ever received. With this Congress, we place the West Papuan struggle directly in the hands of the people. We are implementing democracy before we have achieved independence.

As ULMWP President, I endorse all the Resolutions passed by Congress, and reaffirm the existence of the ULMWP Constitution, Cabinet, and Government structure. I also confirm that our offices in West Papua, UK, Papua New Guinea, Vanuatu, and Australia will continue to operate, with the help of our diplomatic support in those countries.

With our ULMWP government, our constitution, our cabinet and regional Executives, we are proving to the world that we are ready for independence. We are ready to govern our own affairs. We also have our Green State Vision, which was endorsed at our Congress, which will protect the rainforest that is currently being chopped and torn down by Indonesia.

This year has proven that West Papua has no future with Indonesia. The Indonesian military have steadily increased their military presence across our land. The effect of Indonesia’s military operations is to displace West Papuans and open the land to exploitation. According to Human Rights Defenders on the ground, over 77,000 people are still displaced, living in the forest or in refugee camps. When people are displaced, the military moves in, and Indonesia uses the opportunity to steal our resources. This is what is happening right now in Intan Jaya, with the Wabu Block gold mine.

As well as sadness, 2023 has also brought great progress for our movement. The pressure for a UN High Commissioner for Human Rights is growing and growing. Over 85 countries have called for the UN to be allowed access to West Papua, including the Pacific Islands Forum and the OACPS. This year, the Melanesian Spearhead Group released their own communique calling for the UN visit to happen by March 2024. Two Melanesian envoys, the Prime Ministers of Fiji and Papua New Guinea, have since been appointed to engage with Indonesia and find a solution.

On behalf of the West Papuan people, I want to give my thanks to all groups across the world who continue to advocate for our cause. To our affiliated solidarity groups in New Zealand, Australia, Vanuatu, Fiji, Micronesia, Polynesia, Europe and the US: thank you. I call on all our solidarity groups to respect and endorse the results of our Congress and our direct mandate from the people. The democratic right of the people of West Papua needs to be respected.

Thank you to the International Lawyers for West Papua and the International Parliamentarians for West Papua, and to our close friends in Catalonia and the Basque Country, and all our diplomatic allies. Thank you to UK Greens, Labour Party, Liberals and Conservatives, in our All-Party Parliamentary Group, for your consistent support. A special thank you to former Lord Mayor Craig Simons and Elise Benjamin, who under your leadership gave me the freedom of the City of Oxford. Thank you to the city of Oxford, who have always welcomed me and who raise the Morning Star flag every year. And thank you to the British government who allow me to freely lobby on behalf of my people.

Thank you to the people and government of Vanuatu, our Wantoks, who have always been our strongest supporters. Thank you to all religious leaders, and particularly the Pacific Council of Churches and the West Papua Council of Churches, for your constant support and prayers.

I offer my thanks to Prime Minister Rabuka of Fiji, Prime Minister Marape of Papua New Guinea, and to all Pacific and Melanesian leaders. The solidarity of our brothers and sisters in Melanesia is one of our strongest weapons. Without the support of our Melanesian family, our struggle cannot succeed.

Lastly, I want to thank everyone who contributes to our struggle through culture, particularly in the Pacific, whether you are a songwriter, an artist, or a rugby player. Indonesia bans our freedom song, but you help preserve our identity, our language, our culture. You are keeping alive the spirit of Arnold Ap, the cultural leader and musician who was murdered by Indonesia in 1984 just because he played West Papuan music and promoted West Papuan culture. While he was in prison before he was killed, he wrote these lyrics:

Yang kudamba yang kunanti, tiada lain hanya kebebasan – what I am longing for, what I am waiting for, nothing but freedom.

To all our supporters around the world, I ask you to continue to walk with us on our long road to freedom. Continue to be the voice of the voiceless people.

Finally, to all West Papuans, I ask that you defend your constitution and the ULMWP Provisional Government. This is your government, your constitution: the people have endorsed it, and the people can defend it. Do not bow down to any structure that is imposed from outside, or engage with Indonesian institutions. You have your own government, cabinet, and constitution, which has been mandated through the Congress. You can liberate yourselves and reclaim your sovereignty.

I call on every West Papua – whatever gender, tribe, age, or political affiliation, whether you are living in the cities, in the highlands, in prison, in exile, or as guerillas in the bush – to unite behind the ULMWP provisional government and our roadmap. We are one people, with one soul, one destiny. I am humbled to have been chosen to lead you, as we continue to work towards our freedom.

God bless West Papua. Papua Merdeka.

Benny Wenda

Interim President

United Liberation Movement for West Papua